One to One Meeting DPRD & Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro, 8 April 2019


Selasa, 09 April 2019 14:57:15



Proses pendampingan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kaupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terus berjalan kali ini Tim TCSC IAKMI JATIM berkunjung ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro dan dengan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tim menyampaikan kepada Anggota DPRD Komisi C perihal penting adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat Bojonegoro dari paparan asap rokok orang lain.

 

Bp. Totok dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa di bidang P2P berkepentingan dengan KTR karena dampaknya banyak ke Penyakit Tidak Menular (PTM) yang angka nya semakin tinggi seperti Jantung, Stroke, Kanker dll. Terkait dengan masalah tempat bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro terkait merokok saat ini masih di back up Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dimana salah satu indikatornya adalah tidak ada anggota keluarga yang merokok didalam rumah. Pihanya juga mengusulkan ada tempat lain yang ditetapkan dalam Ranperda KTR ini terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan, karena di Bojonegoro selain polindes ada ponkesdes serta kesehatan tradisional perlu disebutkan.

 

Dr. Sri Widati, S.Sos., M.Si. dari TCSC IAKMI Jatim menyampaikan bahwa Peraturan Daerah ini bukan semata-mata keinginan pribadi atau golongan tetapi juga merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan juga adanya Surat dari Kemendagri kepada Kepala Daerah tertanggal 28 Oktober 2018 bahwa Kepala Daerah perlu segera menerapkan Perda KTR

 

Sally Atyasasi, S.KM., M.KM. anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyambut baik adanya Perda KTR ini demi melindungi masyarakat Bojonegoro dari paparan asap rokok orang lain dan kemungkinan Ranperda KTR dapat disusulkan setelah pemilihan legislatif. Ranperda ini akan didaftarkan segera secara formal ke Badan Pembentukan Perda agar dapat segera diproses. Daniel